Monday, 1 February 2016

Refleksi Akhir Tahun 2015: Kuatnya Cengkraman Neo-Imperialisme Terhadap Indonesia [Late Post]

Sumber: VOA Islam

Menjadi ritual rutin, menjelang pergantian tahun setiap orang termasuk rakyat Indonesia bersuka cita. Tidak jarang, setiap stasiun televisi bahkan setiap pemerintah di tiap tingkatnya mengadakan perayaan pergantian tahun tersebut. Mulai dari perayaan biasa sampai dengan luar biasa dengan merogoh kocek yang juga luar biasa. Semua orang bertumpah ruah, meniupkan terompet, meledakkan kembang api, berjingkrak-jingkrak, berdesak-desakkan dan menanti sampai hitung mundur pun dimulai. Tak sedikit dari mereka merelakan waktu tidurnya dan diganti dengan perayaan tahunan ini. Semua dilakukan dengan satu tujuan, berharap tahun yang baru menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun-tahun yang telah dilalui sebelumnya. Harapan ini ditujukan bagi kehidupan individu dan bahkan bagi kehidupan bernegara.

Harapan lebih baik selalu diungkapkan di setiap pergantian tahunnya. Dulu ketika awal tahun 2015 pun rakyat berharap akan lebih baik dari tahun 2014. Tentu ketika kita berharap “lebih baik” maka perlu ada sesuatu yang dibandingkan.  Perlu ada ukuran yang pasti kita bisa mengatakan apakah tahun 2015 yang telah kita lewati lebih baik dari[ada tahun 2014 lalu?


Di bidang ekonomi, Indonesia masih berada di ketiak Amerika sebagai pembuat kebijakan dunia. Adanya perjanjian-perjanjian Internasional di bidang ekonomi khususnya seperti Masyarakat Ekonomi Asia (MEA), serta rencana terbaru pemerintah yang hendak menjadi anggota perjanjian ekonomi ASIA-PASIFIC menjadi bukti lemahnya ekonomi Indonesia di mata dunia. Indonesia tidak mampu menjadi Negara yang mandiri seperti yang pemerintah janjikan, yang ada Indonesia masih terus membebek terhadap Negara Adidaya Amerika. Contoh kasus dalam pengelolaan SDA. PT Freeport yang di tahun 2021 akan habis masa kontraknya sudah mulai terlihat sinyal perpanjangan kontrak bahkan sampai 40 tahun lamanya. Lobi yang dilakukan elit kapitalis PT Freeport bahkan bisa sampai menembus pihak eksekutif,legislative dan yudikatif Indonesia. Hal ini terlihat dari kasus “papa minta saham” yang masih hangat hingga sekarang.

Di bidang sosial keagamaan bisa kita lihat dari fenomena pengosongan kolom agama di KTP, maraknya beberapa aliran kepercayaan yang diperjuangkan oleh beberapa kelompok sebagai agama sah yang diakui, tuntutan legalisasi LGBT (Lesbian, Gay, Bisex, dan Transgender) di Indonesia, getolnya kajian-kajian keislaman tentang fiqih gender di berbagai LSM, Ormas Islam dan pusat studi gender di beberapa perguruan tinggi, masuknya kurikulum sex education ke dalam sistem pendidikan dasar dan menengah, proteksi terhadap ajaran-ajaran Islam yang diklaim sebagai biang radikalisme terorisme, realitas separatisme yang berpotensi disintegrasi diperlakukan berbeda dengan fakta terduga terorisme, adalah secuil contoh dari realitas kehidupan sosial keagamaan yang semakin liberal.

Di bidang politik dan media terlihat masih kentalnya kolaborasi antara penguasa dan pengusaha bahkan sudah mewujud satu menjadi penguasa yang pengusaha atau pengusaha yang penguasa sangat mewarnai panggung politik di Indonesia. Tingginya biaya penyelenggaraan Pilkada Serentak tidak seperti yang direncanakan semula, praktik money politic, kampanye hitam, penggelembungan suara pada proses penetapan DPT maupun pada rekapitulasi suara akhir, mahar politik parpol, biaya kampanye paslon, biaya riset elektabilitas paslon, adalah beberapa indikator dari praktek politik demokrasi. Maka wajar terjadi simbiosis mutualisme antara penguasa dan pengusaha. Penguasa butuh pengusaha sebagai pemodal awal, dan pengusaha butuh penguasa untuk memberikan tender-tender berduit dari pemerintahan. Media pun terlihat tidak objektif. Kepada siapa owner berpihak, maka isu yang difokuskan dalam medianya pun akan berpihak padanya. Program siaran media digerakkan sesuai dengan arah opini yang dikehendaki berbasiskan kepentingan politik tertentu.

Di bidang pendidikan, jelas terlihat dari kegagalan kurikulum yang dibuat pemerintah sehingga menimbulkan banyak kebingungan di semua kalangan. Hal ini pun menyebabkan perpecahan dan ketidak kompakkan antar sekolah di nusantara, apakah akan menggunakan kurikulum KTSP ataukah kurikulum tiga belas. Selain itu, angka bunuh diri yang selalu ada menjelang atau selesai Ujian Nasional dilaksanakan, serta tindak kekerasan seksual dan fisik yang kian melambung di sekolah bahkan sekolah bertarap Internasional menunjukkan kualitas dari pendidikan Indonesia.

Nyatalah bahwa tidak ada perubahan yang lebih baik dari Indonesia secara umum di sepanjang tahun 2015. Yang semakin nyata terlihat hanyalah Neoimperialisme dan Neoliberalisme yang semakin kuat mengakar di Indonesia. Semua ini terjadi karena Indonesia tidak menggunakan sistem bernegara yang benar. Sistem demokrasi kapitalis justru dengan nyata membuat Indonesia semakin jatuh dalam jurang keterpurukan. Sampai kapan kah kita terus begini? Berharap pada sistem bobrok yang membobrokkan orang-orang yang ikut aktif di dalamnya. Bahkan ulama sekali pun tidak mampu bertahan dari kerusakan demokrasi. Sudah saartnya kita berpikir mendalam dan mengganti secara total sistem Negara kita dengan sistem yang lebih baik. Sistem buatan Tuhan Pencipta Alam, Allah SWT, yaitu sistem syari’at islam.
Wallohu’alam bi ashowab[]
Tresna Mustikasari

No comments:

Post a Comment

Silahkan berkomentar dengan menggunakan bahasa yang sopan, jika tidak maka admin akan memasukkannya dalam kategori spam.