Pengulangan Isu Terorisme di Tahun Politik: Upaya Mengalihkan Umat dari Politik Islam

 

Masih hangat di depan mata, detasemen Khusus 88 (Densus 88) Antiteror Polri menangkap 13 tersangka teroris di Provinsi Aceh pada jumat (22/7/2022) lalu. Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan, mereka merupakan anggota jaringan Jamaah Islamiyah (JI) dan Jamaah Ansharut Daulah (JAD). (Kompas, 24/07/2022)

            Jika kita telisik lebih dalam, ternyata penangkapan teroris di Aceh pekan lalu itu tidak dipicu oleh peristiwa terror tertentu, melainkan berdasarkan hasil pengamatan lama dan panjang dari pihak keamanan. Menurut Al Chaidar, pengamat terorisme dari Universitas Malikussaleh, Aceh, masih banyak pihak yang masuk jaringan JAD dan pernah terlibat dalam sejumlah insiden bom, seperti di Samarinda, Kalimantan Timur (2015); Surabaya, Jawa Timur (2018); Sibolga, Sumatera Utara (2019), dan Makassar, Sulawesi Selatan (2021)., tetapi belum ditangkap. Jika memang mereka terbukti terlibat dan tindak terorisme itu nyata, mengapa tidak sesegera mungkin dilakukan tindakan? Mengapa baru sekarang kasus ini mencuat kembali di tengah publik? Baru bisa ditangkap atau sengaja ditunda penangkapan? Timing adalah kuncinya.

Menurut Hidayat Nur Wahid, Anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera, isu terorisme selalu muncul di tahun-tahun politik, misalnya di tahun 2013, 2018 dan 2019. Beliau juga mengatakan isu terorisme sangat mengganggu karena bisa menghadirkan opini-opini yang sesat dan menimbulkan stigma yang tak benar pada kelompok tertentu. (VIVA.co, 15/5/2018) Namun, apakah peningkatan aktivitas terorisme di setiap tahun politik itu benar adanya ataukah hanya sebatas pengalihan isu atau bahkan upaya untuk menjauhkan umat islam khusunya, terhadap politik islam?

            Pertanyaan tersebut agaknya wajar mencuat di tengah umat karena isu tersebut selalu berulang hadir. Bahkan, sebelum terjadinya penangkapan 13 tersangka teroris tersebut, isu terorisme dimunculkan pada dugaan penyelewengan dana ACT yang sempat tranding di awal bulan Juli lalu dan diduga disalurkan ke jaringan terorisme tertentu. Lalu dikaitkan dengan pejabat daerah tertentu yang diduga menjadi bagian dari ACT, padahal pejabat tersebut sedang memiliki pamor yang tinggi di tengah masyarakat.

Peristiwa tersebut jelas memperlihatkan ada setting politik di dalamnya. Menjadi lebih bahaya jika isu terorisme ini dikaitkan dengan kelompok-kelompok yang mengusung ide politik islam yang kaffah, seolah-olah ingin mengaburkan fakta di tengah umat bahwa islam bukanlah pilihan solusi dalam dunia politik. Padahal dalam al quran maupun as sunnah, banyak ditunjukkan dalil bagaimana Allah dan Rasul menjadikan islam sebagai pedoman hidup, bahkan dalam politik negara sekalipun.

            Sebagai manusia yang telah dibekali akal, kita perlu bersikap cerdas dan hati-hati menyikapi setiap peristiwa, termasuk terorisme yang setiap saat “digoreng”. Jangan sampai kita mudah diaruskan pada opini sesat atau setting politik rendahan dan menyebabkan kita menjauh dari kebenaran yang sesungguhnya. Sudah saatnya kita melihat islam bukan hanya sekedar agama ritual, tapi islam pun adalah solusi tuntas dalam setiap problematika hidup kita, bahkan dalam bernegara. Wallohu’alam bishowab[]