Anggaran IKN Melambung Tinggi: Untuk siapa?

 

            Meski banyak pro kontra sejak diwacanakannya, pemindahan ibu kota negara  Indonesia yang lebih dikenal sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap dilanjutkan. Memang, pemindahan ibu kota suatu negara bukanlah satu hal yang baru. Nigeria memindahkan ibukota dari Lagos ke kota bernama Abuja pada tahun 1991. Ibukota Pakistan dipindahkan dari Karachi ke Islamabad pada tahun 1961. Brazil pernah beberapa kali memindahkan ibu kota negaranya, yang teranyar terletak di Brasilia. Selain itu ada juga negara Myanmar, Turki, Malaysia dan Kazakhstan. Namun yang perlu dikritisi adalah seberapa penting ibu kota negara Indoensesia dipindahkan? Apalagi yang akan menjadi ibu kota negara baru adalah kota yang dibangun dari nol, pasti akan memakana dana yang tidak sedikit.

Negara Tidak Tegas Terhadap L68T: Bertentangan dengan Identitasnya Sebagai Negeri Muslim

 

            Propaganda L68T kian masif, terutama pasca perhelatan akbar sepak bola dunia, dimana Qatar sebagai tuan rumah dengan tegas melarang adanya kampanye L68T dalam bentuk apapun. Bahkan Jessica Stern, utusan khusus Amerika Serikat di bidang L68TQI+ sempat berwacana berkeinginan untuk berkunjung ke Indonesia, meski pada akhirnya mendapatkan penolakan pula dari MUI.

Literasi Keuangan Jalan Kapitalis Eksploitasi Peran Pemuda

 

            Indonesia dengan penduduk muslim terbanyak di dunia memiliki potensi ekonomi syariah yang sangat besar. Oleh karenanya, Indonesia menetapkan visi Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 menjadi Indonesia yang mandiri, makmur, madani, dan menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah terkemuka di dunia. Visi tersebut semakin dirasa optimis terlebih berdasarkan Cambridge Global Islamic Financial Report, Indonesia berhasil menempati peringkat pertama pada Islamic Finance Country Index 2021, melampaui peringkat Arab Saudi dan Malaysia. Adapun indikator penilaian meliputi perbankan syariah, pasar modal syariah, takaful dan retakaful, keuangan mikro Islam, pariwisata ramah muslim, industri fashion muslim, obat-obatan halal, kosmetik halal, dan produk makanan halal.

Penistaan Agama Kian Berulang, Butuh Ketegasan Negara

 

            Eko Kuntadhi, seorang pegiat media sosial telah membuat gaduh dunia pertwitteran. Pasalnya dia mengunggah potongan ceramah dari ustazah Imaz Fatimatuz Zahra atau yang akrab disapa Ning Imaz, kemudian disertai dengan cuitan penghinaan bernada kasar mulai dari penyebutan ‘kadal’ sampai ‘selangkangan’. Padahal, ceramah Ning Imaz pada saat itu sedang menjelaskan tentang tafsir Quran Surat Ali ‘Imran Ayat 14 dan beliau adalah seorang yang kredible serta bersanad dalam bidangnya dan saat ini beliau menjadi bagian dari Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur.

Potensi Pelanggaran Tindak Pidana

            Menurut Chandra Purna Irawan, Ketua LBH Pelita Umat, Eko Kuntadhi sebenarnya berpotensi pada pelanggaran sejumlah pasal. Pertama, karena pandangan Ning Imaz ini sejalan dengan pandangan para mufasir, salah satunya, Imam Ibnu Katsir (701-774 H), maka penghinaan Eko Kuntadhi terhadap ceramah Ning Imaz sama saja dengan penghinaan terhadap Al-quran. Kedua, Eko Kuntadhi diduga melanggar ketentuan pasal 310 KUHP terkait menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal karena telah meragukan kredibilitas Ning Imaz yang memiliki kafa'ah (otoritas) untuk menjelaskan tafsir Alquran berdasarkan keilmuan yang dimilikinya. Bahkan Eko Kuntadhi pun bisa terjerat pasal pencemaran dengan UU ITE karena dinilai memenuhi unsur delik pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (republika.co.id)

BBM Naik, Rakyat Kian Tercekik

 

Setelah kenaikan harga telur, lalu isu kenaikan harga mie, sekarang ditambah lagi dengan kenaikan harga BBM. Ibarat kata pepatah, habis terjatuh tertiban tangga pula. Begitulah kira-kira apa yang dirasakana mayoritas rakyat saat ini. Kenaikan BBM tersebut digadang-gadang karena harga minyak mentah dunia saat ini sedang naik. Namun pertanyaannya, ketika harga minyak mentah dunia turun, apakah terjadi penurunan harga BBM pula? Jawabannya tidak.

            Lalu dikatakan pula, alasan kenaikan BBM dengan cara penghapusan subsidi tersebut karena adanya ketidak tepatan sasaran penggunaan BBM subsidi, yang seharusnya dinikmati oleh rakyat miskin, tapi malah dinikmati oleh kalangan yang mampu. Benarkah demikian?

Pengulangan Isu Terorisme di Tahun Politik: Upaya Mengalihkan Umat dari Politik Islam

 

Masih hangat di depan mata, detasemen Khusus 88 (Densus 88) Antiteror Polri menangkap 13 tersangka teroris di Provinsi Aceh pada jumat (22/7/2022) lalu. Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan, mereka merupakan anggota jaringan Jamaah Islamiyah (JI) dan Jamaah Ansharut Daulah (JAD). (Kompas, 24/07/2022)

            Jika kita telisik lebih dalam, ternyata penangkapan teroris di Aceh pekan lalu itu tidak dipicu oleh peristiwa terror tertentu, melainkan berdasarkan hasil pengamatan lama dan panjang dari pihak keamanan. Menurut Al Chaidar, pengamat terorisme dari Universitas Malikussaleh, Aceh, masih banyak pihak yang masuk jaringan JAD dan pernah terlibat dalam sejumlah insiden bom, seperti di Samarinda, Kalimantan Timur (2015); Surabaya, Jawa Timur (2018); Sibolga, Sumatera Utara (2019), dan Makassar, Sulawesi Selatan (2021)., tetapi belum ditangkap. Jika memang mereka terbukti terlibat dan tindak terorisme itu nyata, mengapa tidak sesegera mungkin dilakukan tindakan? Mengapa baru sekarang kasus ini mencuat kembali di tengah publik? Baru bisa ditangkap atau sengaja ditunda penangkapan? Timing adalah kuncinya.

Kebijakan Plin Plan Ekspor CPO, Petani Tetap Merugi

 

Drama minyak goreng seakan tak pernah usai. Setelah sebelumnya pemeritah menetapkan larangan mengekspor bahan baku minyak goreng sawit atau Crude Palm Oil (CPO), tapi kini keran ekspor tersebut dibuka kembali. Padahal belum genap sebulan sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) megumumkan kebijakan penutupan keran ekspor, yakni terhitung mulai tanggal 28 April 2022 dan dibuka kembali mulai 19 Mei 2020.

            Tampak permukaan memang kita melihat seolah kebijakan tersebut demi kepentingan rakyat. Pasalnya, penetapan ditutupnya keran ekspor CPO bulan lalu itu digadang-gadang dengan maksud untuk memenuhi ketersediaan di dalam negeri terpenuhi dahulu dengan harga yang terjangkau. Bahkan Menko Perekonomian Airlangga Hartato memiliki target hingga Rp 14.000 per liter tercapai, baru keran ekspor dibuka kembali. (CNBC Indonesia, 19/05/22)